JAKARTA - Direktur Jenderal Ditjen Pendidikan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad mengatakan, hingga kini pihaknya belum memperoleh anggaran yang dibutuhkan untuk persiapan pelaksanaan kurikulum 2013. Akibatnya, implementasi kurikulum yang dijadwal 15 April nanti terancam diundur.
Menurut Hamid Muhammad, anggaran kurikulum tersebut sebagian besar diperuntukkan bagi pelatihan guru dan pencetakan buku. Namun belakangan jumlah sekolah yang akan menjalankan kurikulum dikurangi, sehingga porsi anggaranpun harus dibahas ulang dengan Komisi X DPR RI.
"Anggaran yang sudah disetujui DPR Rp684 miliar dengan asumsi kurikulum dijalankan di 30 persen sekolah. Kalau jumlahnya turun, harus dibahas lagi dengan DPR. Kalau belum kita gak berani retender," kata Hamid di Kemdikbud, Kamis (16/5).
Sebelumnya Kemendikbud sudah memulai proses tender sesuai rencana awal, namun karena terjadi pengurangan jumlah sekolah, tender itupun terpaksa diulang kembali. Tapi retender juga belum berjalan karena anggaran yang belum pasti.
Hamid menjelaskan, di tingkat SMA/SMK, jumlah sekolah yang akan menerapkan kurikulum hanya tinggal 1.270 SMA, dan 1.021 SMK. Sesuai rencana awal, kebutuhan anggaran untuk SMA/SMK mencapai Rp170 miliar, tapi dengan pengurangan ini hanya tinggal sekitar Rp92 miliar saja.
"Artinya masih ada lebih dari anggaran semula, jadi dikembalikan lagi. Setidaknya dengan perubahan itu harus diubah lagi dengan DPR," ungkap Hamid.
Apakah ini berarti bila anggaran kurikulum belum disetujui DPR maka pelatihan guru dan pencetakan guru belum bisa dilakukan? "Ya tidak bisa. Kemenkeu tidak mau keluarkan DIPA kalau tidak ada pembahasan ulang dengan DPR. Karena ada perubahan," jawabnya.
Bahkan, Hamid juga mengasumsikan, agar kurikulum 2013 bisa berjalan tepat waktu sesuai jadwal, maka paling lambat Jumat (17/5) besok, anggaran kurikulum sudah harus disetujui oleh DPR RI. Bila tidak, maka akan ditunda dengan penjadwalan ulang.
"Ya paling lambat besok. (Kalau tidak) ya rescedule semua dan buku juga terlambat. Saya gak tahu dinamikanya, DPR gak bisa di prediksi. Gak seperti birokrasi di kementerian yang bisa diprediksi," tambah Hamid yang tidak bisa memastikan apakah DPR akan menyetujuinya atau tidak.(fat/jpnn)
